PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Jenal Saepudin, S.Ip (Pendiri dan Penggagas FORMASI)

Pembangunan nasional (nation building) merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan Nasional. Karena sesuai dengan misi sebuah Negara yaitu mewujudkan Raison de ‘ etre pemerintahan yang berarti menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Dalam hal ini tentu pemerintah harus memperhatikan aspek – aspek dari kebutuhan masyarakat, agar tujuan pembangunan Nasional tercapai dengan baik. Karena bagaimanapun, masyarakat merupakan subjek dari pembangunan nasional. Artinya, pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan mesti sinergis. Bukan kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan tersebut.

Administrasi merupakan sebagai sebuah proses dari keeluruhan kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan yang telah telah ditetapkan bersama berdasarkan tingkat rasionalitas tertentu[1]. Ada korelasi atau hubungan yang jelas antar pembangunan nasional dengan disiplin ilmu administrasi negara berdasar keterangan di atas.

Proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlansung terus menerus. Dalam pembangunan nasional ada beberapa pokok pikiran yang mesti diperhatikan, yang kemudian menjadi sebuah independent phase daripada proses secara keseluruhan. Adapun titik tolak tersebut adalah :

1. Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs),
2. Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions),
3. Perumusan dasar-dasar  hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik,
4. Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan),
5. Penyusunan program kerja (work program),
6. Implementasi (implementation of activities),
7. Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained).

Adanya keinginan dasar masyarakat yang menuntut pemuasan (felt needs dan real needs)

Manusia pada dasarnya merupakan mahluk yang ingin maju dalam hidup, hal ini dibuktikan dengan adanya peradaban dari manusia itu sendiri (budaya). Dengan dasar tadi, membuat manusia bahu membahu membangun peradaban. Negara merupakan satuan organisasi terbesar dalam suatu bangsa harus memfasilitasi dari pembangunan nasional tersebut demi terpenuhi kepuasan dari masyarakatnya.

Ø  Tingkat formulasi keputusan politik (politic decisions)

Negara merupakan kesatuan politik, yang karena di dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik seperti Eksekutif, yudikatif dan legislative. Karena negara merupakan kesatuan politik maka di dalamnya terdapat elit politik yang kemudian berkewajiban membuat sebuah rumusan politik guna proses pembangunan berjalan dengan baik dan benar.

Ø  Perumusan dasar-dasar  hukum (legal bases) bagi pelaksanaan keputusan politik

Pada hakikatnya hukum merupakan produk politik, artinya secara proses dalam membuat aturan atau hukum ditentukan dengan konspirasi dan lobi-lobi politik oleh para elit. Dalam sebuah negara modern hukum harus menjadi sebuah landasan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan public, terutama dalam hal ini adalah perencanaan pembanguna nasional.

Ø  Perumusan kebijakan-kebijakan program dalam rangka mencapai tujuan (formulation of development plan)

Setelah dasar hukumnya telah ditentukan maka selanjutnya adalah membuat rumusan-rumusan daripada rencana pembangunan tersebut supaya tujuan awal dari pembangunan tercapai.

Ø  Penyusunan program kerja (work program)

Kemudian penyusunan program kerja disusun dengan rapi, disini memakai skala prioritas daripada rancangan program kerja tersebut.

Ø  Implementasi (implementation of activities)

Dalam sebuah perencanaan apapun yang terpenting adalah pointer ini, karena bagaimanapun sebuah rencana kalau sudah tersusun rapi ataupun sudah tersusun konsep secara baik kalau tak ada sebuah pelaksanaan maka akan menjadi sia-sia belaka. Artinya bahwa, implementasi mesti sesuai dengan apa yang telah dirancang.

Ø  Penilaian dari pelaksanaan maupun hasil-hasil yang dicapai (evaluation of result obtained).

Tahapan yang terakhir adalah mengevaluasi dari pelaksanaan tersebut. Yang kemudian dengan harapan akan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang lain atau akan datang menjadi lebih baik. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam proses ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi juga melihat sejauh mana keberhasilan dari kebijakan yang telah dikerjakan atau dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Pembangunan harus memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat, guna tujuannya tercapai dengan baik,
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional,
3. Manajemen pembangunan; bukan hanya Perencanaan saja, tetapi penorganisiran ( Organizing ), pelaksanaan ( Actuating ), dan Kontrol serta evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional ( Controling dan Evaluating ),
4. Peranan serta Fungsi pemerintah dalam Pembangunan Nasional,
5. Dan lain-lain.

---

[1] Dr. S.P Siagian, MPA., Filasafat Administrasi Cetakan 3 Hal 15, Gunung Agung, Jakarta, 1973.

9 Kebohongan SBY

Berikut 9 jenis kebohongan lama rezim SBY menurut para tokoh lintas agama:
1. Angka Kemiskinan. Janji/pernyataan: Pemerintah berkali kali mengatakan telah mengurangi angka kemiskinan hingga menjadi 31,02 juta. Faktanya, data penerima raskin 2010 saja sudah mencapai 70 juta. Sementara data Jamkesmas malah mencapai 76,4 juta jiwa.
2. Kebutuhan Rakyat. Janji/pernyataan: Pemerintah berkali-kali menyatakan akan melakukan pengamanan sektor pangan. Bahkan, program 100 hari bukan hanya swasembada pangan, melainkan juga harus bisa surplus. SBY mengatakan, “ini tidak hanya beras, tapi juga daging sapi, kedelai, gula, dan komoditas yang lain. Faktanya, pemerintah hanya menyerahkan harga kebutuhan rakyat pada mekanisme pasar. Pilihan rakyat pun tinggal utang, kurangi makan, bunuh diri, lantaran kesulitan ekonomi secara massif di rasakan rakyat.
3. Ketahanan Pangan dan Energi. Janji/pernyataan: SBY pernah ikut mendorong dan mempromosikan terobosan dalam ketahanan pangan dan energiberupa Verietas Supertoy HL-2 dan Program blue energi. Faktanya, sampai saat ini tidak pernah di umumkan secara resmi apakah hasilnya sukses ataukan malah gagal total.

4. Pemberantasan Teroris. Janji/pernyataan: Tanggal 17-07-2009, SBY dalam konferensi pers menyatakan bahwa dirinya merupakan sasaran aksi terorisme dengan memperlihatkan foto teroris sedang latihan membidik wajahnya. SBY juga menyatakan sinyalemen ada operasi intelijen yang bertujuan menggagalkan pelantikannya sebagai Presiden, oleh pihak-pihak yang tidak bisa menerima kekalahan. Faktanya, fotonya tersebut pernah di tunjukan tahun 2004 dalam rapat DPR, atau lima tahun sebelumnya. Sementara untuk persoalan tuduhan operasi menggagalkan pelantikan SBY tidak pernah terbukti.
5. Penegakan HAM Janji/pernyataan: Sejak tahun 2004, SBY berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir dengan menyebut sebagai “a test of our history.” Faktanya, hingga kini tidak ada perkembangan signifikan dalam penuntasan kasus Munir. Bahkan beragam aksi yang dilakukan di depan Istana untuk mengingatkan SBY seolah menjadi angin lalu.
6. Anggaran Pendidikan. Janji/pernyataan: Sesuai UU Sisdiknas dimana anggaran pendidikan 20% berdasarkan APBN di luar Gaji guru & Dosen. Faktanya, hingga saat ini anggaran 20% APBN masih termasuk gaji Guru, Dosen dan Pendidikan Kedinasan.
7. Kasus Lapindo. Janji/pernyataan SBY dalam debap capres 2009 menjanjikan sebuah Review untuk kasus Lapindo. Bahkan, dalam sidang kabinet (1/11/10) SBY menyatakan ingin ada solusi permanen dalam kasus lumpur Lapindo. Faktanya, hingga saat ini penyelesaian kasus Lapindo masih tidak jelas dan tidak tuntas.
8. Kasus Newmont. Janji/pernyataan: Dalam pidato WOC/CTI (14/5/2009) di Manado, SBY minta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut. Faktanya, SBY tak bisa berbuat apapun saat setiap hari Newmont membuang limbah tailing ke laut Teluk Senunu NTB sebanyak 120.000 ton tailing per hari.
9. Kasus Freeport Janji/pernyataan: Tahun 2006 pemerintah membentuk tim audit yang melibatkan semua departemen terkait. Agustus 2007, tim merekomendasikan adanya renegosiasi kontrak. Faktanya, hingga awal 2011 belum ada upaya signifikan untuk renegosiasi kontrak.