ngopiCARIU – Wilayah timur dinilai memiliki persyaratan yang cukup kuat untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bogor. Selain, memiliki wilayah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, wilayah timur juga memiliki potensi yang memadai untuk mendukung otonomi. Itu sebab, rencana pemekaran wilayah akan terus digelindingkan hingga mendapatkan pengesahan dari lembaga terkait. Demikian kesimpulan diskusi yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup (LSM Formasi), di Aula Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Sabtu (27/9), malam lalu. “Lagi pula, pemekaran wilayah bukan tindakan makar dan dibenarkan perundang-undangan. Jadi, persiapan untuk menuju pemekaran wilayah Timur akan terus kita lakukan. Sejak deklarasi panitia, persiapan yang dilakukan sudah mengalami kemajuan pesat. Demikian juga dukungan masyarakat semakin luas,” kata Jaenal Saepudin, Ketua Dewan Pembina LSM Formasi yang juga penggagas diskusi kepada PAKAR. Diskusi itu sendiri dihadiri se-jumlah tokoh wilayah Timur Kab. Bogor. Di antaranya, Leo Atmaja (Ketua PK-KNPI Jonggol), Alhafiz Rana (Ketua LSM 1), Alan Ibrahim (mantan anggota DPRD Kab. Bogor) dan Beben Suhendar (tokoh masyarakat Bogor Timur). Diskusi itu sendiri dikemas dengan tajuk NGOPI (Ngobrol Punya Ide) “Pemekaran Kabupaten Bogor Timur, Sebuah Jawaban Keadilan dan Kesejahteraan Sosial”. Hasil diskusi menyimpulkan beberapa point. Pemekaran dinilai sebuah jawaban keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal pendekatan teknis mengenai syarat-syarat pemekaran, wilayah Timur dianggap sudah memenuhi persyarakat, karena memiliki 7 kecamatan, yakni Klapanunggal, Gunung Putri, Cilengsi, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Kecamatan Tanjungsari. Pendapatan asli daerah wilayah Timur, juga lebih banyak menyumbang ke Kabupaten Bogor dan berbanding terbalik dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Sehingga, sangat layak memekarkan diri dari wilayah induk, dan pendapatan yang dapat dialokasikan untuk pembangunan wilayah dapat lebih maksimal. Karena itu, kata Jaenal, peserta diskusi mengajak seluruh elemen masyarakat, baik tokoh pemuda, masyarakat, ulama, kepala desa dan lainnya untuk bersama-sama mewujudkan pemekaran. “Pemekaran bukanlah tindakan ‘makar’ karena diatur oleh konstitusi,” tandasnya. Pasca diskusi juga disepakati segera dibentuknya presidium di masing-masing kecamatan. Sehingga, kelengkapan administrasi (dokumen pendukung) pemekaran dapat secepatnya dikerjakan 75 desa dari 7 kecamatan. “Presidium wilayah itu juga yang kemudian menindaklanjuti pihak desa untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumen pendukung yang sudah disosialisasikan sebulan sebelumnya,” tambah Jaenal. (Sumber: http://www.pakuanraya.com/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s